masukkan script iklan disini
Jumlah Penduduk Indonesia tahun 2007
Kepala BKKBN (Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional) Pusat dr. Sugiri Syarief, MPA, menyebutkan, Kamis
(12/3), kalau program keluarga berencana (KB) di Indonesia berhasil, jumlah
penduduk Indonesia pada tahun 2050 sebanyak 350 juta jiwa. Artinya, pada tahun
itu (2050) total fertility rate (TFR) sebesar 2,0.
"Tapi kalau program KB tidak berhasil, maka jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2050 diperkirakan ada 400 juta. Bahkan, bisa saja lebih tinggi, mungkin 500 juta," tandas Sugiri.
Mengenai peningkatan jumlah penduduk Indonesia, Sugiri mengatakan bisa dilihat dari hasil sensus penduduk yang akan dilaksanakan tahun 2010 mendatang. "Jika terjadi kenaikanTFR dari kondisi sekarang 2,35, maka jumlah penduduk meningkat," katanya.
Dijelaskan, berdasarkan sensus penduduk tahun 2005 laju pertumbuhan 1,3, sedangkan tahun 2000-2005 akan diketahui berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. "Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk periode 2007 hingga 2010 sangat menentukan. Selama periode itu, diupayakan menekan laju pertumbuhan penduduk agar tidak lebih besar dari tahun 2005," ujar Sugiri.
Sugiri menambahkan, jika Indonesia mampu memperbaiki infrastruktur, logistik, sumber daya manusia (SDM), maka laju pertumbuhan penduduk bisa ditekan. Oleh karena itu pada tahun 2007 BKKBN mulai melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, antara lain dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti IBI (Ikatan Bidan Indonesia) dan IDI (Ikatan Dokter Indonesia), merevitalisasi program KB, dan menghidupkan layanan KB di rumah sakit.
Sugiri juga mengingatkan, kerjasama BKKBN dengan TNI sudah dilaksanakan dengan penandatanganan nota kesepahaman Februari 2009 lalu, sedangkan kerja sama dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) akan dijadwalkan akan berlangsung 20 Mei 2009 mendatang.
"Kerja sama dengan IDI bentuknya berupa pelayanan KB oleh dokter keluarga di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang dan Makassar.
Kerja sama dengan IBI berupa pemberian penghargaan untuk para bidan, termasuk bidan desa yang dinilai berhasil melakukan pelayanan KB.
"Tapi kalau program KB tidak berhasil, maka jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2050 diperkirakan ada 400 juta. Bahkan, bisa saja lebih tinggi, mungkin 500 juta," tandas Sugiri.
Mengenai peningkatan jumlah penduduk Indonesia, Sugiri mengatakan bisa dilihat dari hasil sensus penduduk yang akan dilaksanakan tahun 2010 mendatang. "Jika terjadi kenaikanTFR dari kondisi sekarang 2,35, maka jumlah penduduk meningkat," katanya.
Dijelaskan, berdasarkan sensus penduduk tahun 2005 laju pertumbuhan 1,3, sedangkan tahun 2000-2005 akan diketahui berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. "Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk periode 2007 hingga 2010 sangat menentukan. Selama periode itu, diupayakan menekan laju pertumbuhan penduduk agar tidak lebih besar dari tahun 2005," ujar Sugiri.
Sugiri menambahkan, jika Indonesia mampu memperbaiki infrastruktur, logistik, sumber daya manusia (SDM), maka laju pertumbuhan penduduk bisa ditekan. Oleh karena itu pada tahun 2007 BKKBN mulai melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, antara lain dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti IBI (Ikatan Bidan Indonesia) dan IDI (Ikatan Dokter Indonesia), merevitalisasi program KB, dan menghidupkan layanan KB di rumah sakit.
Sugiri juga mengingatkan, kerjasama BKKBN dengan TNI sudah dilaksanakan dengan penandatanganan nota kesepahaman Februari 2009 lalu, sedangkan kerja sama dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) akan dijadwalkan akan berlangsung 20 Mei 2009 mendatang.
"Kerja sama dengan IDI bentuknya berupa pelayanan KB oleh dokter keluarga di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang dan Makassar.
Kerja sama dengan IBI berupa pemberian penghargaan untuk para bidan, termasuk bidan desa yang dinilai berhasil melakukan pelayanan KB.
Jumlah Penduduk Indonesia tahun 2008
Jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 225 juta jiwa, jumlah ini
menempatkan Indonesia pada peringkat empat jumlah penduduk terbesar di dunia.
Tanpa pengendalian kependudukan diperkirakan angka itu akan semakin membengkak
dan akan mencapai angka 270 juta jiwa pada tahun 2015. Bahkan saat ini
Indonesia sedang menghadapi lampu kuning masalah kependudukan.Demikian diungkapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Sugiri Syarief, dalam jumpa pers peringatan Hari Kependudukan Dunia 2008, Jumat (11/7) di Gedung BKKBN Pusat Jakarta Timur. "Indonesia bukan saja menghadapi besarnya jumlah penduduk, tetapi yang juga memprihatinkan adalah masih rendahnya kualitas SDM kita," ungkap Sugiri.
Setiap tahunnya, angka pertumbuhan penduduk Indonesia bertambah sama dengan jumlah seluruh penduduk Singapura saat ini, yakni 3,5 juta jiwa per tahun.
Menurut data kependudukan Internasional penduduk Dunia tahun 2006 mencapai 5,6 miliar jiwa. Sebanyak 4 miliar jiwa diantaranya tinggal di Asia. Angka itu semakin bertambah tiap tahunnya dan diperkirakan lima tahun lagi dunia bakal menyentuh angka 7 miliar jiwa.
Jumlah Penduduk
Indonesia tahun 2009
Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan meningkat 1,29% pada
2009. Tahun 2005 tercatat 220 juta, maka pada 2009 diperkirakan 231 juta jiwa.
Penambahan jumlah penduduk yang besar tersebut menurut Kepala BKKBN Sumarjati
Arjoso mempunyai implikasi yang sangat luas terhadap program pembangunan.
"Penduduk yang besar dengan kualitas yang relatif kurang memadai sangat
berpotensi memberikan beban dalam pembangunan," ujar Sumarjati disela
telaah program pembangunan nasional, Senin (28/8).
Beban pembangunan tersebut antara lain tercermin melalui beratnya beban pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan berbagai pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan kerja, lingkungan hidup dan sebagaonya. Berdasarkan penilaian United Nations Development Program (UNDP) pada 2005, kualitas sumber daya manusia yang diukur melaui indeks pembangunan manusia telah menempatkan Indonesia pada urutan peringkat 110 dari 177 negara. Kondisi ini akan semakin terpuruk jika program pembangunan yang disiapkan pemeorntah tak mampu menyentuh seluruh masyarakat.
Itu sebabnya kata Sumarjati, pemerintah pusat perlu terus memberikan perhatian terhadap program KB. Tujuannya adalah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar program pembangunan bisa dinikmati oleh semua penduduk. Diakui Sumarjati, sampai Mei 2006, tercatat 415 atau sekitar 96% dari 433 kabupaten/kota telah memiliki perangkat daerah pengelola KB berdasarkan perda dan SK bupati. Perhatian dan komitmen pemerintah daerah terhadap program KB juga sangat beragam. Dari 415 perangkat daerah pengelola KB yang terbentuk berdasarkan perda, sejumlah 348 dan 67 berdasarkan SK bupati/walikota. Sedangkan bentuk kelembagaan yaitu 198 dinas, 145 badan dan 72 berbentuk kantor yang sebagian dimerger dengan instansi lain.
Beragamnya status kelembagaan dan kurang jelasnya penjabaran tugas dan fungsi pengelola KB disebagian kabupaten/kota serta peran pengendali petugas lapangan dan petugas lapangan KB, berperangaruh terhadap intensitas pembinaan institusi masyarakat yang selama ini menjadi basis pengelolaan KB di akar rumput. Kurangnya perhatian dan pembinaan dilapangan menyebabkan melemahnya mekanisme program yang selama ini menjadi motor penggerak program KB bersama masyarakat.
Beban pembangunan tersebut antara lain tercermin melalui beratnya beban pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan berbagai pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan kerja, lingkungan hidup dan sebagaonya. Berdasarkan penilaian United Nations Development Program (UNDP) pada 2005, kualitas sumber daya manusia yang diukur melaui indeks pembangunan manusia telah menempatkan Indonesia pada urutan peringkat 110 dari 177 negara. Kondisi ini akan semakin terpuruk jika program pembangunan yang disiapkan pemeorntah tak mampu menyentuh seluruh masyarakat.
Itu sebabnya kata Sumarjati, pemerintah pusat perlu terus memberikan perhatian terhadap program KB. Tujuannya adalah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar program pembangunan bisa dinikmati oleh semua penduduk. Diakui Sumarjati, sampai Mei 2006, tercatat 415 atau sekitar 96% dari 433 kabupaten/kota telah memiliki perangkat daerah pengelola KB berdasarkan perda dan SK bupati. Perhatian dan komitmen pemerintah daerah terhadap program KB juga sangat beragam. Dari 415 perangkat daerah pengelola KB yang terbentuk berdasarkan perda, sejumlah 348 dan 67 berdasarkan SK bupati/walikota. Sedangkan bentuk kelembagaan yaitu 198 dinas, 145 badan dan 72 berbentuk kantor yang sebagian dimerger dengan instansi lain.
Beragamnya status kelembagaan dan kurang jelasnya penjabaran tugas dan fungsi pengelola KB disebagian kabupaten/kota serta peran pengendali petugas lapangan dan petugas lapangan KB, berperangaruh terhadap intensitas pembinaan institusi masyarakat yang selama ini menjadi basis pengelolaan KB di akar rumput. Kurangnya perhatian dan pembinaan dilapangan menyebabkan melemahnya mekanisme program yang selama ini menjadi motor penggerak program KB bersama masyarakat.
