ORGANISASI

masukkan script iklan disini

Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi lewat hirarki otoritas dan tanggungjawab (Schein). Karakterisitik organisasi menurut Schein meliputi : memiliki struktur, tujuan, saling berhubungan satu bagian dengan bagian yang lain untuk mengkoordinasikan aktivitas di dalamnya.

Organisasi adalah susunan dan aturan dari berbagai-bagai bagian (orang dsb) sehingga merupakan kesatuan yang teratur. (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia)

Organisasi adalah sistem sosial yang memiliki identitas kolektif yang tegas, daftar anggota yang terperinci, program kegiatan yang jelas, dan prosedur pergantian anggota. (Janu Murdiyamoko dan Citra Handayani, Sosiologi untuk SMU Kelas I)

Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yg dinamis, sedangkan organisasi adalah alat atau wadah yg statis (menciptakan struktur dgn bagian-bagian yg diitegrasikan)

Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam Manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi.

Struktur organisasi pada umumnya kemudian digambarkan dalam suatu bagan yang disebut bagan organisasi. Bagan organisasi adalah suatu gambar struktur organisasi yang formal, dimana dalam gambar tersebut ada garis-garis (instruksi dan koordinasi) yang menunjukkan kewenangan dan hubungan komunikasi formal, yang tersusun secara hierarkis.

Secara ringkas, hal yang berkaitan dengan organisasi secara umum adalah sebagai berikut :

a. Aspek Penting Dalam Organisasi:

1. Ada tujuan tertentu yg ingin dicapai

2. Adanya sistem kerja sama yg terstruktur dari sekolompok orang

3. Pembagian kerja antara karyawan

4. Pembagian dan pengelompokan pekerjaan yg terintegrasi

5. Pendelegasian wewenang

6. Unsure-unsur alat organisasi

7. Penempatan org dan alat organisasi

b. Pentingnya Organisasi

1. Organisasi syarat utama manajemen

2. Wadah dan alat pelaksanaan proses manajemen dalam mencapai tujuan

3. Tempat kerja sama formal sekelompok org dlm melaksnakan tugas

4. Mempunyai tujuan yg ingin dicapai

c. Unsur-Unsur Organisasi

1. Manusia, 2). Tempat kedudukan, 3). Tujuan yg ingin dicapai, 4). Pekerjaan, 5). Struktur

6. Teknologi, 7). Lingkungan

d. Asas-Asas Organisasi

1). Asas tujuan organsaisi,2). Asas Kesatuan tujuan, 3). Asas Kesatuan perintah, 4). Asas Pendelegasian wewenang, 5). Asas wewenang dan tanggung jawab, 6). Asas Pembagian kerja

7). Asas Penempatan personalia, 8). Asas efisiensi, 9). Asas kordinasi

e. Proses Organisasi

1). Proses komunikasi, 2). Proses pengambilan keputusan, 3). Proses evaluasi hasil kerja,

4). Proses imbalan, 5). Proses sosialisasi dan proses karier.

ORGANISASI

Tugas Pokok dan Fungsi Bappenas diuraikan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 2002  tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas pokok dan fungsi tersebut tercermin dalam struktur organisasi, proses pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional, serta komposisi sumber daya manusia dan latar belakang pendidikannya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bappenas dibantu oleh Sekretariat Utama, Staf Ahli  dan Inspektorat Utama, serta 7 deputi yang masing-masing membidangi bidang-bidang tertentu.

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Perkembangan Ekonomi Makro terlihat dari beberapa indikator yang diharapkan akan memberi gambaran tentang perekonomian nasional baik pertumbuhan maupun krisis ekonomi. Untuk itu, program-program reformasi, restrukturisasi ekonomi dan keuangan melalui kebijaksanaan fiskal dan moneter, serta dukungan dan kesepakatan dengan lembaga internasional terus diupayakan antara lain dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang dituangkan dalam Jakarta Initiative dan Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP).

 PEMBANGUNAN EKONOMI

Peranan sektor industri dan perdagangan diarahkan untuk memantapkan stabilitas ekonomi, di samping kinerja sektor pertanian berusaha ditingkatkan, dan pembangunan kehutanan ditekankan pada rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pembangunan hutan tanaman industri dan hutan rakyat. Selain itu, kegiatan dunia usaha yang tumbuh dengan pesat ternyata cenderung ditujukan pada sektor yang rentan terhadap gejolak moneter, sehingga kegiatan ekonomi yang mengalami kontraksi bertambah bebannya, dan mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja, meskipun selama Repelita VI pertambahan angkatan kerja telah diikuti oleh perluasan kesempatan kerja, baik dalam jumlah maupun mutu.

PEMBANGUNAN PRASARANA

Makin membaiknya sarana dan prasarana perhubungan serta pembangunan pariwisata, pos dan telekomunikasi yang meningkat, mempunyai arti yang semakin penting dalam menunjang pembangunan nasional secara keseluruhan. Di samping sektor pengairan dengan jaringan irigasi yang merupakan pendukung sektor pertanian, sektor pertambangan dan energi tetap melanjutkan peranannya sebagai sektor andalan yang menyediakan sumber energi, bahan baku industri dan sumber penerimaan negara.

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada awal pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta keseimbangan ekonomi makro yang terkendali selalu diikuti oleh sumber daya manusia (SDM) yang semakin meningkat kualitasnya. Dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, pembangunan agama, budi pekerti, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, serta Iptek, kelautan dan kedirgantaraan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya pembangunan kualitas SDM, sebagai insan dan sumber daya pembangunan.

PEMBANGUNAN REGIONAL DAN SUMBER DAYA ALAM

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dan penjabaran dari pembangunan Nasional diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah dengan memperhatikan daerah yang terbelakang, daerah padat dan jarang penduduk, daerah transmigrasi, daerah terpencil dan perbatasan, serta mempercepat pembangunan kawasan Timur Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas daerah.

PEMBANGUNAN HUKUM, PENERANGAN, POLITIK, HANKAM DAN ADMINISTRASI NEGARA

Pembangunan hukum terus diupayakan untuk kemajuan perletakan dasar-dasar kuat bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum di samping kesadaran politik rakyat di atas landasan Pancasila dan UUD 1945. Selain pembangunan pertahanan keamanan negara (hankamneg) diarahkan pada pembangunan segenap komponennya untuk memelihara stabilitas nasional yang mantap, dinamis, dan mewaspadai perkembangan lingkungan strategis; pendayagunaan aparatur negara dan sistem pengawasan pembangunan semakin diperlukan untuk memperlancar penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif, bersih, bertanggung jawab dan merata di seluruh pelosok tanah air.

KERJASAMA LUAR NEGERI

Dana pinjaman maupun hibah luar negeri merupakan pelengkap dan diterima dengan syarat lunak maupun tanpa ikatan politik, serta harus digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang produktif, menjadi prioritas dan menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

PEMBIAYAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Anggaran khususnya APBN merupakan sumber daya yang penting dalam pembangunan nasional. Agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan sumber dana yang ada, maka sebagai acuan ditetapkan sistem penganggaran negara, dasar perhitungan APBN, petunjuk-petunjuk lain yang terkait, serta informasi mengenai perkembangan RAPBN.

PUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Untuk menunjang perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan, informasi dalam bentuk "softcopy" dan "hardcopy" merupakan referensi yang penting. Pusat Data dan Informasi Renbang melaksanakan pengolahan dan penyediaan data, pengembangan sistem informasi,dokumentasi dan jaringan perpustakaan.terutama

PUSAT PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (PUSBINDIKLATREN)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas/profesionalisme SDM, khususnya institusi perencana di pusat dan daerah, maka bagi mereka diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Di samping itu, diberikan pembinaan berupa pengembangan jabatan fungsional perencana bagi Pegawai Negeri Sipil di bidang perencanaan pembangunan Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusbindiklatren.

PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS)

GBHN 1999 ditetapkan dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas dan maju serta sejahtera dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Oleh karena itu, GBHN 1999 juga memberikan gambaran kondisi umum kehidupan bernegara pada saat ini beserta visi dan misi pembangunan sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun ke depan. Kondisi Umum, visi dan misi tersebut untuk selanjutnya dipergunakan sebagai landasan penyusunan Program Pembangunan Nasional (Propenas).

BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL
Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) merupakan lembaga yang dibentuk pada tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993, yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan penataan ruang nasional. BKTRN terdiri dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas (sebagai Ketua merangkap Anggota), Menteri Negara Sekretaris Negara (sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota), Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Agraria/Ketua Badan Pertanahan Nasional, dan Deputi Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Regional dan Daerah (sebagai Sekretaris merangkap Anggota). Untuk melaksanakan tugasnya, BKTRN membentuk Kelompok Kerja dan Tim-Tim Teknis. Sekretariat BKTRN berada dalam struktur organisasi Bappenas.

LANDASAN/ACUAN/DOKUMEN PEMBANGUNAN NASIONAL

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Repelita, Peraturan-Perundangan, dan petunjuk teknis adalah merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan nasional agar terarah dan efektif. Perkembangan pelaksanaan pembangunan nasional antara lain tercantum dalam Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden pada setiap tanggal 16 Agustus.

HUBUNGAN EKSTERNAL

Dalam rangka meningkatkan diseminasi data/informasi kepada masyarakat luas dan dunia internasional, maka telah dibangun berbagai situs web/homepage lembaga pemerintah, lembaga internasional, lembaga pendidikan, dan media massa yang dapat diakses melalui situs Bappenas.